BANJIR DAN MATINYA KESADARAN EKOLOGIS

“Tidak ada daerah di Indonesia yang bebas banjir”. Kalimat ini tentunya berupa sindiran bagamana banjir telah menjadi langganan setiap daerah di Indoneisa tiap kali musim hujan datang. Banjir telah menjadi adalah ibu dari bencana alam Indonesia akhir-akhir ini. Kerugian secara finansial yang diakibatkan banjir bahakan bisa menguras anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun. Jakarta menanggung kerugian ekonomi setiap kali banjir awal tahun dengan taksiran yang melebihi angka 7 triliun rupiah, sedang Jawa Tengah – Jawa Timur akibat amuk Bengawan Solo awal 2008 telah menaksir angka hampir 12 trilyun rupiah. Atau saat ini banjir yang tengah mengamuk di pantai utara Jawa Tengah yang ditaksir menyebabkan kerugian finansial yanag besar pula karena sebagai urat  nadi transportasi lintas Jawa. Ada apa dibalik momok banjir ini sebenarnya?

 

Banyak pakar yang telah memaparkan keterkaitan antara banjir dengan degradasi fungsi lingkungan. Pertama, hilangnya kelestarian wilayah kawasan penyimpan air daerah hilir. Situ, danau, rawa dan hutan bakau, berperan penting sebagai penyimpan air yang mengurangi volume banjir. Kelestarian kawasan ini merupakan keharusan. Kasus Jakarta misalnya, terus kehilangan kawasan lahan basah demi kawasan real estate, perindustrian, lapangan golf dan sebagainya. Hutan bakau Angke Kapuk, pada 1980-an masih menutupi areal seluas 1.500-an hektare, merosot tajam menjadi 327 hektare saja pada tahun 1993, dan kini tersisa 120 hektar saja.

 

Kedua, konversi besar-besaran ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air di daerah hulu dan sepanjang daeral aliran sungai (DAS). Penghijauan dan pembangunan berwawasan lingkungan hanya sebagai isu usang yang berulang diusung pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya justru sebaliknya pembabatan hutan dan konversi pemukiman atau villa di hulu. Misalnya daerah Puncak dan Cianjur untuk kasus DAS Ciliwung.

 

Dua hal di atas menunjukkan bahawa kita telah lalai da dzalim terhadap lingkungan, penyokong dari bumi tempat kita hidup. Paradigma pembangunan telah meninggalkan dan tidak lagi mengenal nilai-nilai dan keterkaitan antara 3 (tiga) subsistem kehidupan; ekosistem alami (sumber daya alam dan lingkungan hidup), sistim produksi-distribusi-konsumsi, dan sistim sosial-budaya. Pendekatan pembangunan tidak lagi berazaskan ekosistem (ekologi, ekonomi dan sosial). Dengan dalih pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan yang terus meningkat, pola pembangunan, -hampir di semua daerah, cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara intensif dan membabi buta. Hutan dibabat, dibuka tambang dimana-mana, dijadikan permukiman, akibatnya adalah bencana ekologis; banjir, tanah longsor di musim hujan dan kekeringan serta hilangnya cadangan air di musim kemarau.

 

Misi desentralisasi yang memaksimalkan PAD yang disokong oleh “sesat” perencanaan pembanganan telah menjadi noda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sesat perencanaan pembanguan tersebut dilakukan dengan cara mengeksploitasi SDA yang sangat intensif dan menutup mata atas dampak yang diakibatnya, bahkan kerugian finansial dan moril yang ditimbulkan oleh dampak tersebut tidak menjadi diskursus yang memadai bahkan cenderung hilang atau keluar dari pola pikir pengambil kebijakan. “Sesat pikir” pengambil kebijakan ini mengindikasikan matinya “kesadaran ekologis” para pengambil kebijakan pembangunan. Jika “kesadaran ekologis” pengambil kebijakan pembangunan tidak secepatnya tumbuh, -bahwa rusaknya dan menurunnya kelestarian fungsi lingkungan berpengaruh besar terhadap bencana dimana-mana, maka “kepunahan massal” yang akan kita saksikan bersama.

 

“Kesadaran ekologis”, dalam hubungannya dengan mitigasi banjir dalam kasus ini, dapat diaplikasikan dalam merumuskan strategi pengelolaan lingkungan DAS. Strategi ini mencakup interaksi dua aspek, yaitu aspek kewilayah regional dan aspek sektoral. Interaksi kewilayahan regional, dimaksudkan agar pengelolaan DAS senantiasa diupayakan untuk mendayagunakan aspek ruang di daerah bagian hulu dan hilir. DAS Ciliwung misalnya tidak hanya wilayah Jakarta tapi juga kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur Jawa Barat. Atau DAS Bengawan Solo yang harus mencakup Bojonegoro, Ngawi dan Lamongan (Jawa Timur), -yang dalam amuk Bengawan Solo terjebak banjir bandang terparah, sampai wilayah Solo, Wonogiri, Sukoharjo (Jawa Tengah).

 

DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, sementara hilir merupakan daerah pemanfaatan. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya. Interaksi dan ketergantungan hulu-hilir inilah yang harus masuk dalam pola kikir pengambil kebijakan.

 

Aspek kedua adalah aspek sektoral, dimana diupayakan bahwa setiap kegiatan atau  program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya diidentifikasikan dalam sektor-sektor apa saja yang berinteraksi, antara lain sektor parwisata, pertanian, perikanan, penyedian air minum, transportasi, pemukiman dan lain-lain. Interaksi ke dua aspek, regional dan sektoral, inilah yang disebut dengan pola pendekatan ekosistem. Pola pendekatan ini dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam penggunaan lahan, karena mulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi telah melibatkan semua stakeholders. Disamping itu dalam pores pengawasan dan evaluasi, setiap kesalahan atau ketidakkonsistenan pemanfaatan DAS dapat dipantau oleh semua stakeholder.

 

Dari interaksi dua aspek tersebut, perencanaan DAS akan mempunyai manfaat ganda, sebagai alat mitigasi banjir dengan mengurangi debit banjir (run off), menjadi sumber resapan air tanah, dan sarana wisata. Dengan manfaat ini, berarti dukungan ketersedian air bersih dan daerah bebas banjir, bisa menjadi modal dan nilai tawar suatu daerah dalam menarik investor. Dan dengan dukungan “kesadaran ekologis” yang sama dalam perencanaan kebijakan pada sektor-sektor pembangunan lainnya, maka misi memaksimalkan pendapatan daerah mustahil tidak bisa diraih. Wallahualam.